Jakarta, 27 April 2025 – 

Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi, menyampaikan sikap tegas terhadap ormas yang dinilai melanggar hukum dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Menurutnya, setiap organisasi kemasyarakatan yang menjalankan kegiatan menyimpang dan mengarah pada premanisme harus segera ditindak.

Danjen Kopassus menyatakan bahwa penting untuk membedakan antara ormas dan premanisme. Meski berbeda, ia mengingatkan bahwa aksi-aksi ormas yang berbau pemaksaan atau kekerasan sudah harus ditolak sejak awal.

“Nanti ada tugasnya polisi, kemudian akan melibatkan masyarakat untuk bisa melawan karena itu memang tidak baik,” kata Mayjen TNI Djon usai membuka acara Hari Gembira dengan 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa tidak semua ormas berisi pelaku premanisme, demikian juga tidak semua preman tergabung dalam ormas. Menurutnya, jika ormas menjalankan kegiatan positif dan mendukung arah kebijakan pemerintah, maka keberadaannya dapat memberi manfaat.

Namun, Mayjen TNI Djon juga memperingatkan bahwa aktivitas ormas yang terlibat dalam praktik-praktik premanisme bisa berdampak buruk dan merusak tatanan sosial.

Ia menganggap bahwa premanisme merupakan orang-orang yang tidak ingin kerja, tetapi harus punya pendapatan yang besar.

“Dia memaksakan kepentingan kelompoknya, perorangannya, dengan mengambil hak-hak orang lain,” katanya.

Contoh gangguan dari ormas disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang mengungkap bahwa proses pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat terhambat akibat ulah ormas yang melakukan aksi berbau premanisme.

Informasi tersebut diperolehnya ketika menghadiri undangan dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam kunjungan resmi ke Shenzhen. Dalam pertemuan tersebut, isu mengenai keamanan investasi dan gangguan ormas menjadi salah satu pembahasan penting.

Menurut dia, Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ormas dan premanisme.

Jangan sampai, kata dia, investor datang ke Indonesia merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan.

“Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” katanya. (Redaksi)